Pemilihan kepala daerah atau pilkada semakin hangat dibicarakan termasuk dalam Silaturahmi dan Dialog Pembangunan antara Anggota DPD/MPR-RI dan mahasiswa yang berlangsung di Rahmat International Wildlife Museum & Gallery Medan, Jumat (5/2).
Tak heran, ada peserta mempertanyakan kenapa yang sudah jadi pejabat masih mencalonkan diri menjadi walikota. Tapi yang penting calon walikota perlu didukung yang punya visi-misi bagi pembangunan. Bukan sekadar menikmati jabatan.
"Calon yang kita dukung yang berani membuat pernyataan sekaligus menandatanganinya sehingga masyarakat bisa menuntut kembali jika program pembangunan nihil. Artinya tidak sekadar janji-janji belaka", kata anggota DPD/MPR-RI, Dr H Rahmat Shah.
Pilkada ini ingatnya menjadi pesta demokrasi yang transparan dan bermartabat. Soalnya siapapun yang menjadi pemimpin, bukan hanya bertanggungjawab kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT, apa yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat.
Bukan hanya itu, katanya pemimpin tidak boleh keberpihakan. Pemimpin harus mampu mencegah anak buah yang korup dan jangan takut melawan ke zaliman yang terjadi di tengah masyarakat. Jangan harap pembangunan bisa berlanjut jika korupsi lebih dominan. Karena semangat kerja sudah berkurang
Menanggapi pertanyaan peserta tentang jeleknya infrastruktur di Sumut terutama kelistrikan, Rahmat Shah mengatakan ke depan kita jangan lagi berandai-andai dan berbohong dengan masayarakat. Yang diharapkan sama-sama mencari solusi dan tidak saling menyalahkan.
Dia menyebutkan krisis listrik di Sumut sejak Rudolf M Pardede jadi gubernur, PLN menjanjikan tidak ada pemadaman lagi. Namun hingga sekarang ternyata pemadaman masih juga berlanjut. Ini sudah keterlaluan terjadi pembohongan publik.
Pelaksanaan
"Program pembangunan bagus, kebijakan dan peraturan juga mantap tapi pelaksanaanya di daerah yang tidak jalan. Seharusnya kita harus hijriah kepada perubahan termasuk perubahan moral dan etika", katanya.
Menyinggung tentang dugaan pemberian upeti dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada pejabat setempat, Rahmat Shah yang duduk di Komite Pengawasan dan Bendaharawan Kaukus Anti Korupsi DPD ini meminta lembaga berwenang melakukan audit dulu.
Dalam dialog yang berlangsung 1,5 jam itu, Rahmat Shah juga mengajak mahasiswa dan peserta lainnya untuk mendukung pembangunan Monumen Nasional (Monas) Keadilan di Medan.
"Monas Keadilan ini terinspirasi dari kasus Bibit Chandra, Prita maupun kasus ketidakadilan lainnya yang terjadi di negeri ini", cetus Rahmat.
Bagikan
Sumber: Infokom PP Sumut/ Analisa
