Kelangkaan minyak tanah (minah) di berbagai daerah tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara, diduga kuat dilakukan oleh para mafia dan spekulan yang memanfaatkan pencabutan subsidi minyak tanah di 5 daerah tingkat II tersebut. Pertamina dan pihak berwajib diharapkan mampu mengusut dan menindak pihak-pihak yang sengaja membuat kondisi Sumatera Utara tidak kondusif.

Wakil Ketua II MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, H. Firdaus Nasution, menilai penyebab kelangkaan minyak tanah dan melambungnya harga di
beberapa daerah di Sumatera Utara, diduga kuat merupakan ulah para spekulan dan mafia minyak tanah.

Kemungkinan besar menurut Firdaus, para spekulan dan mafia minyak tanah memanfaatkan pencabutan subsidi minah di 5 kabupaten kota oleh pertamina, yakni Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Binjai dan Langkat.

Dengan selisih harga yang cukup besar antara minah subsidi dengan harga Rp3.500 dan non subsidi dengan harga Rp7.300 yakni Rp3.800 per liternya,
merupakan selisih keuntungan yang cukup menggiurkan, diyakini oleh Firdaus akan membuat para spekulan dan mafia minyak tanah akan berupaya meraih keuntungan tersebut.

"Selisih harga yang sangat menggiurkan inilah yang membuat para spekulan dan mafia minyak tanah memutar pendistribusian ke daerah non subsidi
sehingga mengakibatkan daerah yang masih bersubsidi mengalami kelangkaan minyak tanah," kata Firdaus.

Seperti yang diungkapkannya, saat ini sulit sekali bagi masyarakat di luar daerah non subsidi untuk mendapatkan minyak tanah dengan harga Rp3.500,
bahkan di daerah Kota Pematang Siantar dan kabupaten Simalungun, harga minyak tanah bisa mencapai Rp5.000 hingga Rp 6.000.

"Lonjakan harga yang melambung dari ketentuan harga subsidi yang ditetapkan pihak pertamina jelas membuat masyarakat di daerah Simalungun,
Siantar dan daerah lainnya menjadi resah. Dan tragisnya, minyak tanah di beberapa daerah juga mulai mengalami kelangkaan," serunya.

Firdaus Nasution mengharapkan pihak Pertamina tanggap menyikapi situasi yang berkembang yang mengakibatkan masyarakat menjadi resah karenanya.
"Kalau memang tidak ada pengurangan jatah di daerah bersubsidi hendaknya pihak pertamina segera menurunkan tim pengawasannya untuk menyelidiki
penyebab kelangkaan dan melonjaknya harga di Pematang Siantar dan Simalungun yang menerima pasokan minyak tanah bersubsidi sebanyak 630.000
liter perbulannya," pinta Firdaus.

Ditambahkan Firdaus bahwa kuat dugaan kelangkaan minyak tanah dilakukan oleh para agen minyak tanah yang bekerja sama dengan pihak pangkalan.

Kepada pihak yang berwajib khususnya pihak Kepolisian, Firdaus juga meminta untuk melakukan penyelidikan terhadap para agen minyak tanah dan
pemilik pangkalan di daerah Pematang Siantar dan Simalungun serta daerah lainnya.

Tidak tertutup kemungkinan jatah minyak yang seharusnya menjadi jatah masyarakat di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun serta daerah
lainnya dialihkan ke daerah non subsidi karena selisih harga yang sangat menguntungkan, imbuh Firdaus lagi.

Tindakan para spekulan dan mafia minyak tanah harus segera dihentikan dan saya berharap pihak Kepolisian mengungkap permainan kotor para spekulan
dan mafia minyak tanah yang telah menyebabkan penderitaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, demikian ditegaskan Firdaus.

"Pada prinsipnya kader Pemuda Pancasila akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh pihak Kepolisian dalam membongkar
permainan kotor pihak-pihak yang telah membuat keresahan di tengah masyarakat," pungkas Firdaus.

Bagikan
Sumber: Infokom PP Sumut/ medanpunya.com